KOMPAS.TV - Apel akbar ASN Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Senin (6/7/2026) lalu yang semula tenang, menjadi ricuh.
Penyebabnya para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kecewa setelah mendengar wacana bahwa pegawai PPPK akan dirumahkan.
Kondisi ini disebabkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami defisit anggaran sebesar Rp50 miliar, sehingga tak mampu membayar penuh PPPK dan PPPK paruh waktu.
Sempat terjadi aksi pembakaran dan saling dorong saat berusaha merangsek masuk ke Kantor Wali Kota Tidore.
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyebut pemotongan tambahan penghasilan pegawai harus dilakukan karena berkurangnya dana transfer pusat ke daerah yang menyebabkan anggaran pemkot defisit.
Keluhan soal ketidakmampuan membayar pegawai PPPK juga sempat disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Bahkan dia bilang Pemprov Maluku Utara tak mampu membayar pegawai PPPK hingga akhir 2026.
Sherly bilang belanja pegawai pemprov lebih besar dari dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah daerah perlu cermat melakukan efisiensi.
Namun dia mengakui ada sebanyak 39 daerah yang memang perlu dibantu untuk membayar pegawai.
Nasib kelanjutan PPPK perlu dipikirkan serius. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan duduk bersama.
Efisiensi yang menjadi prioritas negara dalam menyelamatkan keuangan, jangan sampai mengorbankan kepentingan publik.
Kita akan bahas soal kemampuan pemerintah daerah membayar gaji pegawai PPPK bersama Peneliti Center of Reform on Economics, CORE, Yusuf Rendi Manilet dan Anggota Komisi II DPR Ahmad Iriawan.
Baca Juga Defisit Anggaran, Rencana Perumahan PPPK Picu Kericuhan di Tidore Kepulauan | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/regional/679251/defisit-anggaran-rencana-perumahan-pppk-picu-kericuhan-di-tidore-kepulauan-kompas-petang
#pppk #pemda #phk
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/679465/full-peneliti-core-dan-dpr-soal-pppk-terancam-phk-buntut-uang-pemda-habis-apa-solusinya
